REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar disiapkan manajer lapangan yang andal untuk mengelola proyek-proyek infrastruktur karena anggaran infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat kian besar tahun ini.
Ia meminta agar disiapkan manajer lapangan yang baik dan andal untuk menangani proyek infrastruktur tahun ini. "Siapkan manajer lapangan yang baik, artinya ini pengelola wilayah ada di Kepala Balai. Siapkan manajer yang betul-betul siap mungkin memang mengelola Rp 1 triliun bisa tapi nanti Rp 10 triliun bingung. Siapkan SDM-nya," katanya saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (6/1).
Pada kesempatan itu, ia ingin memberikan perspektif ke depan dimana APBN semakin diprioritaskan untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur. Mantan Gubernur DKI itu meyakini penerimaan negara pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak sehingga anggaran untuk infrastruktur akan semakin besar maka segala sesuatu termasuk SDM harus disiapkan dengan baik. Ia juga berpesan agar dilakukan sinkronisasi antarkementerian/lembaga.
Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus ada integrasi dengan Kementerian Pariwisata dalam upaya membangun destinasi wisata untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan asing. Hal yang juga harus diperhatikan kata Presiden, yakni keseimbangan antarwilayah.
"Karena ketimpangan nyata dan bisa dilihat dengan mata. Di sini, kalau kita lihat di timur bumi dan langit. Ketimpangan antar wilayah kita perbaiki cepat," katanya. Ia mencontohkan biaya logistik yang tinggi di Papua sehingga ditargetkan pada 2018 semua akses di Papua bisa seluruhnya terbuka.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyaksikan penandatangan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta. Acara penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di lima lokasi secara bersamaan yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, pada 2016 Kementerian PUPR memiliki 10.649 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 triliun. Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan dini sejak Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp 42,74 triliun.
Pada Januari ditandatangani 1.026 paket sebesar Rp 25 triliun dan pada Rabu (6/1) ditandatangani kontrak senilai Rp 8,81 triliun.
Baca juga: Jokowi Minta Proyek Infrastruktur 'Jangan Sedikit-Sedikit Impor'
Ikuti Whatsapp Channel Republika