REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berpotensi menguntungkan Indonesia jika dipersiapkan dengan baik.
"Potensi untung banyak, tapi kalau nggak ada persiapan nggak bakal untung, yang ada buntung," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (3/1).
Enny menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan LIPI, hanya 25 persen masyarakat yang mengetahui adanya MEA. Hal tersebut menjadi referensi bahwa tidak banyak yang dipersiapkan untuk MEA walaupun sudah terjadi.
Sebagai kompetisi terbuka, ia menilai, negara yang berhasil melakukan berbagai macam efisiensi memikiki peluang besar untuk memenangkan persaingan.
Secara makro, Indonesia mempunyai biaya logistik termahal diantara negara asean, mempunyai suku bunga lebih tinggi, intenstitas energi yg lebih mahal.
Dari segi produktivitas tenaga kerja hanya menang dengan tiga negata di asean, dan kalah dengan Malaysia. Singapura, dan Thailand.
"Dari indikator makro ada satu PR yang sangat berat kalau kita tidak segera mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja," lanjutnya.
Meski memiliki peluang besar dalam perluasan tenaga kerja ke luar negeri, Enny memandang terdapat persoalannya dari sisi kualitas tenaga kerja Indonesia yang lebih dari 56 persen berasal dari lulusan SMP ke bawah.
Kemungkinan terbesar para tenaga kerja kita hanya ditempatkan pada sektor pekerjaan dalam level rendah bukan skala profesional.
"Sementara kita kekurangan tenaga kesehatan, dokter, akuntan yang profesional. Bah itu bisa justru diisi tenaga asing. Dari sisi itu kita hanya sebagai penonton," jelasnya.
Mengingat MEA sudah kadung berjalan, pemerintah mau tidak mau menjalankannya. Ia meminta pemerintah segera mereposisi karena tidak mungkin mundur.
"Kalau tenang-tenang saja, pasar kita dihabisi dari luar, sekarang apakah kita siap nggak siap, harus segera dipersiapkan dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mindset kompetisi harus ada dibenak pemangku kepentingan, masyarakat. Nggak bisa cuma pemerintah, karena yang hadapi persaingan ini kan masyarakat langsung," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika