REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan mengundang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, kita ingin mencari solusi supaya investasi kita tetap berjalan, tapi aspek pembangunan regional bisa tetap dilakukan dengan baik.
“Presiden punya concern dua hal, yang pertama membangun dari pinggiran. Yang kedua adalah bagaimana kita mengedepankan pembangunan maritim,” kata Sudirman di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/12) siang.
Dalam revisi PoD Blok Masela yang diajukan kontraktor Inpex Masela pada 10 September lalu, dimuat rencana pengembangan blok menggunakan skema darat (onshore) atau fasilitas terapung gas (FLNG) di laut yang berkapasitas 7,5 juta metrik ton per tahun (mtpa). Sehingga, nilai proyeknya membengkak menjadi 14,8 miliar dollar AS.
Namun, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas meninjau ulang PoD tersebut. Menko Bidang Kemaritiman menilai, daripada membangun FLNG, lebih menguntungkan jika membangun jaringan pipa sepanjang sekitar 600 kilometer untuk mengalirkan gas dari Blok Masela ke Kepulauan Aru di Maluku. Selain investasinya lebih murah, skema itu akan mendatangkan efek berantai berupa pengembangan wilayah Aru dan industri di dalam negeri.
Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi telah diputuskan bahwa semua masukan baik, tapi Presiden ingin mendengar langsung dari kontraktornya.
“Jadi akan diundang dalam waktu dekat untuk memberikan kesempatan bagaimana concern atau aspirasi mereka dan sesudah itu akan diputuskan. Kontraktor tersebut akan diundang sepulangnya Presiden dari Papua,” jelas Sudirman.
Diakui oleh Menteri ESDM kalau kontraktor mengatakan offshore, tapi nanti akan direkonsiliasi bagaimana caranya secara finansial kontraktor tidak dirugikan, tetap menarik, tapi kemudian secara pembangunan kewilayahan tetap bisa dilaksanakan.
“Tadi diskusinya sangat baik, saling melengkapi. Dan saya kira Presiden dan Wapres akan punya wisdom nanti saat akhirnya akan memutuskan yang terbaik yang mana,” ungkap Sudirman.
Mengenai waktu pelaksanaan konstruksi, menurut Menteri ESDM, baru dimulai tahun 2020. Jadi memang keputusan untuk sesuatu yang panjang, tidak buru-buru.
“Kalau diputuskan sekarang, mulai tahun depan dilakukan studi engineering segala macam sampai 2018, baru diputuskan investment akhirnya, baru 2019 persiapan pengadaan, jadi 2020 barangkali konstruksinya. Jadwalnya begitu,” pungkas Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika