REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 pada sejumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12). Penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2016. Dalam sambutannya, Presiden meminta penyerapan anggaran langsung dikebut begitu masuk Januari 2016.

"DIPA sudah diserahkan, segera dipakai! Saya minta pelaksanan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dapat dimulai Januari," kata Presiden di hadapan ratusan undangan yang hadir.

Belajar dari pengalaman yang lalu, Jokowi tak mau penyerapan anggaran baru dikebut jelang akhir tahun. Sebab, hal itu membuat tak ada uang yang bergerak di awal tahun sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi. Karenanya, dalam kesempatan itu, Presiden mewanti-wanti agar lelang proyek yang ada di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah langsung mulai dilakukan.

Agar dana yang dialokasikan tepat sasaran, Jokowi juga meminta menteri mencermati mata anggaran di lembaganya masing-masing. Dia tak mau ada anggaran dihamburkan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya.

"Jangan muncul kegiatan yang tidak jelas. Ini uang rakyat yang jadi tanggungjawab kita semua," ucapnya.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, volume belanja negara APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun, meningkat 5,6 persen dibanding APBNP 2015. Jumlah belanja dalam APBN 2016 terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 781,4 triliun serta dana yang ditransfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 772 triliun. (Baca juga: Kemenkeu Setuju Pemda Pinjam Dana Bank untuk Belanja Daerah)

Ikuti Whatsapp Channel Republika