REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman berniat meningkatkan populasi sapi dalam negeri secara cepat. Di antaranya dengan melakukan geretak birahi pada sapi, inseminasi buatan sebanyak tiga juta ekor, impor sapi indukan, integrasi sapi-sawit dan pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
Sementara, untuk Program Sentra Peternakan Rakyat (SPR), rencananya akan mengalami pemangkasan dari 500 unit SPR di 2016 menjadi hanya 50 unit saja. "SPR itu konsep yang baik, ada yang sudah jalan juga di lapangan, tapi kita sedang membidik skala prioritas," kata dia di sela-sela acara penyambutan kedatangan perdana kapal pengangkut ternak KM Camara Nusantara 1 di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Raya No 107 Jakarta Utara, Jumat (11/12).
SPR, lanjut dia, berproses panjang sementara geretak birahi sapi maupun impor sapi indukan akan lebih cepat kentara hasilnya. Lagi pula, menurutnya percepatan merupakan hal yang dibutuhkan dan diinginkan rakyat. "Yang paling cepat itu pilih indukan, pilih sesuai keinginan rakyat, kita pelayan rakyat, jadi butuh yang cepat," katanya menegaskan.
(Baca Juga: Peternak NTT 'Menangis' Dipaksa Jual Sapi Murah ).
SPR akan tetap berjalan dan harus diseriusi secara sungguh-sungguh untuk 50 sentra dulu. "Semua perencanaan anggaram sewaktu-waktu bisa berubah, bukan karena pesanan, tapi karena menyerap aspirasi rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, program "berjamaah" SPR dikabarkan akan dipangkas dari rencana 500 SPR menjadi 50 saja. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Muladno Bashar menginginkan agar hal tersebut tidak terjadi.
"Poinnya, konsep ini baik, belum pernah sekalipun diterapkan di Indonesia di mana peternak diajak bicara dan kerja sama langsung, belum fix ada pemangkasan atau tidak," katanya.
Pemangkasan, kata dia, diawali keraguan akan keberhasilan SPR. Namun ia meyakinkan, konsep peternakan berjamaah yang sudah ada contohnya di sejumlah tempat tersebut efektif memperkuat peternakan nasional. Pun, telah terdaftar 900 usulan pengajuan sejumlah kelompok peternak untuk dibina dalam SPR.
Ia menerangkan, minimal ada empat pihak yang akan mengawal pelaksanaan dan memberhasilkan SPR. Mereka adalah dari pihak pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan peternak itu sendiri. SPR akan membuat peternak menjadi subyek yang diajak bicara dan dicerdaskan untuk mengelola ternaknya secara maksimal. Jadi seharusnya tidak dipangkas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika