REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) menganggarkan dana Rp 2,4 triliun terkait Sensus Ekonomi 2016. Dana itu berkurang dari sebelumnya yakni 3,7 triliun. Kepala BPS Suryamin mengungkapkan, pemotongan anggaran karena adanya efisiensi dari pemerintah terhadap kementerian/lembaga.

Ia mengaku pengurangan anggaran itu tidak akan berpengaruh terhadap kualitas dan validitas data statistik BPS. Selain itu, cakupan daerah untuk melakukan sensus ekonomi juga tidak akan berkurang.

"Dalam melakukan sensus ekonomi 2016, kami tetap akan mencakup daerah perkotaan sebagai sentra ekonomi, sampai ke desa-desa dan beberapa daerah khusus seperti Jakarta, jadi semua data tetap akan lengkap," ujar Suryamin, di Jakarta, Kamis (10/12).

Suryamin mengatakan, akibat pemotongan anggaran tersebut jumlah personel yang akan diturunkan juga ikut berkurang. Pada awalnya, BPS akan merekrut sekitar 400 ribu tenaga mitra statistik, namun dengan anggaran yang terbatas hanya merekrut sekitar 300 ribu orang.

Suryamin menjelaskan, proses rekrutmen tenaga mitra statistik akan dimulai pada awal 2016 di seluruh daerah di Indonesia. Anggaran tersebut, nantinya juga akan digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengujian terhadap tenaga mitra statistik.  

"Nantinya, para tenaga mitra statistik ini juga akan menerima honor sekitar Rp 2,5 juta untuk satu bulan," kata Suryamin.

Menurut Suryamin, Sensus Ekonomi 2016 merupakan yang paling kompleks karena memiliki responden yang bervariasi. Sebab, survei akan mencakup 19 sektor ekonomi dan melibatkan 28 juta pelaku usaha di 34 provinsi, 98 kota, 433 kabupaten, 6.989 kecamatan, dan 23.169 desa.

Terakhir kali sensus ekonomi dilakukan pada 2006. Dari hasil tersebut, tercatat ada 22.656.714 jumlah usaha di 13 sektor usaha nonpertanian. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat mencapai 51.490.446 orang. Sensus sebelumnya digelar pada 1986 dan 1996.

Ikuti Whatsapp Channel Republika