REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah perlu menekan pengeluaran anggaran pembangunan untuk menutup kekurangan penerimaan pajak 2015.
"Kekurangan penerimaan pajak hanya dua solusinya, ialah mengurangi pengeluaran atau menambah utang," kata JK dalam sambutannya saat acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12).
Menurut Wapres, pemerintah perlu memutuskan ulang pemotongan anggaran pengeluaran yang sebagian besar merupakan anggaran pembangunan. "Tidak mungkin dikurangi gaji, tidak mungkin dikurangi hal lain. Tentu bisa dikurangi anggaran rapat, tapi biasanya yang dibintangi adalah anggaran pembangunan," ungkap JK.
Dia mengimbau kepada sejumlah lembaga negara dan dan institusi pemerintah untuk mengetatkan anggaran pengeluaran. Wapres menjelaskan dengan diperketatnya pengeluaran anggaran, maka pemerintah harus meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan industri untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas untuk menjaga kondisi ekonomi masyarakat.
"Oleh karena itu maka ada dua hal yang kita akan lakukan, ialah pertama memperbaiki empat sistem yang mahal ini yang sulit seperti keuangan, logistik, energi, dan birokrasi," kata JK.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah memproyeksi bahwa kondisi terburuk defisit anggaran bisa mencapai 2,7 persen terhadap PDB, bila penerimaan pajak tidak sesuai harapan. Menteri menjelaskan hal tersebut bisa terjadi dengan mempertimbangkan penerimaan pajak pada akhir 2015 hanya mencapai kisaran 85 persen-87 persen, atau jauh dari target dalam APBN-Perubahan Rp 1.294 triliun.
Baca juga: Yuan Cina Masuk Daftar Mata Uang Global di IMF
Bank Indonesia Sebut Inflasi Tahun Ini Bisa di Bawah 3 Persen
Ikuti Whatsapp Channel Republika