REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Program Agen Pengelola Keuangan Berbasis Pesantren akhirnya diluncurkan bertepatan dengan Kongres ke XV Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kamis (26/11). Program ini nantinya akan menjadi salah satu sarana utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani menuturkan, pesantren saat ini merupakan lembaga yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab masyarakat banyak menyerap informasi dari lembaga pendidikan agama tersebut.
"Maka itu agen pengelola keuangan berbasis pesantren ini menjadi salah satu bentuk realisasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat," kata Firdaus. Sebab saat ini jumlah masyarakat yang sudah memahami literasi keuangan tidak lebih dari 35 persen.
Artinya masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengetahui dan tidak bersentuhan dengan lembaga keuangan, seperti bank, pegadaian, dan lembaga asuransi. Padahal guna mendorong pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat dengan lembaga keuangan perlu ditingkatkan. Misalnya dalam bentuk kredit usaha dan asuransi bisnis.
Peluncuran Program Agen Pengelola Keuangan Berbasis Pesantren ini disertai dengan penandatanganan MoU kerja sama antara GP Ansor sebagai organisasi penyokong pesantren dengan berbagai asosiasi asuransi. Di antaranya asosiasi asuransi jiwa, penjaminan, dan syariah.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Nusron Wahid menuturkan, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kredit usaha rakyat. Tujuannya, agar taraf ekonomi masyarakat bisa meningkat melalui kegiatan bisnis. Baik yang berskala kecil maupun besar.
Selama ini GP Ansor sendiri tengah berusaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat dengan membentuk berbagai unit usaha. "Hingga sekarang kami memiliki 687 unit usaha yang tersebar di Indonesia. Jika ditotalkan jumlah asetnya mencapai Rp 3,6 triliun," kata Nusron.
Pencanangan agen pengelola keuangan berbasis pesantren pun sangat sesuai dengan visi ketiga GP Ansor, yaitu memperkuat kemandirian umat di bidang ekonomi. Ia berharap, melalui kerja sama dengan pemerintah di bidang keuangan, angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi upaya GP Ansor untuk meningkatkan perkembangan ekonomi umat. Diakuinya saat ini umat muslim tengah kekurangan para pelaku bisnis. "Kita tidak kekurangan masjid, tapi kekurangan toko," katanya.
Maka itu JK mendukung sepenuhnya kerja sama antara GP Ansor dan berbagai lembaga keuangan. Ia mengatakan keterbatasan pengusaha di kalangan umat muslim sering kali menjadi kendala untuk meraih kesejahteraan. Bahkan menurutnya jika ada 100 orang miskin, pasti 90 persennya adalah muslim.
Maka itu akses umat terhadap program pembiayaan untuk membuka usaha perlu ditingkatkan. "Selama ini bunga untuk kredit usaha kecil cenderung lebih tinggi dibandingkan untuk usaha besar," tuturnya.
Oleh karena itu, menurut JK, kedepannya pemerintah perlu mencanangkan penurunan tingkat suku bunga, dan penetapan besaran suku bunga yang sama. Baik bagi usaha kecil menegah maupun usaha besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika