REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyampaikan perlu upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia di berbagai aspek di tengah perekonomian yang penuh tantangan.
"Transformasi tersebut memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif," ujarnya, Selasa (25/11).
Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi. Peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini.
Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi ekonomi. Makna kedua, perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah.
Gubernur BI menyampaikan tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut. Prinsip itu yakni kebijakan yang berkesinambungan (sustainable), kebijakan yang konsisten, serta sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Hal itu bertujuan menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh.
Selain itu, BI menekankan perlunya prioritas kebijakan dalam mencapai visi dan sasaran antara tersebut. Terdapat empat kebijakan yang perlu ditempuh. Pertama, kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air. Kedua, kebijakan industrialisasi di berbagai sektor. Ketiga, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik. Terakhir, kebijakan penguatan sektor keuangan.
Gubernur BI juga menyampaikan arah kebijakan yang akan diambil ke depan. Untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan ikut serta memperkuat stabilitas sistem keuangan, BI akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengedaran uang rupiah.
Dari sisi kebijakan moneter, BI akan menempuh kebijakan untuk mengarahkan inflasi sesuai dengan sasarannya, mengendalikan defisit transaksi berjalan ke level yang sehat, dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dari sisi kebijakan makroprudensial, kebijakan BI akan terus diarahkan untuk memperkuat, menjaga, dan memelihara stabilitas sistem keuangan.
Dari sisi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan untuk memperkuat sistem pembayaran agar semakin aman, lancar, dan efisien. Kebijakan pengelolaan uang rupiah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan uang berkualitas dengan jumlah yang memadai dan pecahan yang sesuai secara tepat waktu di seluruh wilayah NKRI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
