REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menegaskan minatnya untuk bisa membeli 10,64 persen saham PT Freeport Indonesia meski perusahaan tersebut tak kunjung menawarkan saham mereka kepada pemerintah.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, pihaknya telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan mengenai ketertarikan untuk mengambil alih saham Freeport.

"Kami kan sebagai BUMN menulis surat tentunya kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Kalau memang ada divestasi kami dari BUMN tertarik untuk membeli," kata Rini saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut Rini, akan sangat menguntungkan bagi Pemerintah jika BUMN bisa memiliki porsi kepemilikan saham PTFI sebanyak 20 persen. Hal ini karena, dengan porsi tersebut maka sangat memungkinkan untuk BUMN bisa memperoleh jabatan sebagai manajemen di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Karena kan BUMN punya 9,36 persen. Jadi kalau bisa kita naikkan 20 persen itu kan menjadi kepemilikan yang cukup baik, kita bisa duduk sebagai management, bisa duduk sebagai direksi yang aktif. Harapannya begitu," ungkap dia.

Untuk itu, ujar Rini, pihaknya saat ini hanya bisa menanti tindaklanjut dari surat yang dilayangkan tersebut dan menyerahkan segala prosesnya kepada kementerian terkait.

"Kami menulis surat. Tapi kan kami menunggu saja," tutup Rini.

Sejak 14 Oktober lalu, Freeport mengulur waktu untuk menawarkan sahamnya kepada pemerintah. Pada Senin (23/11), Direktur Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot kembali menyentil Freeport untuk segera melakukan penawaran saham. Bambang bahkan secara tegas mengancam akan terus memberikan peringatan bagi Freeport atas hal ini. Sanksi terberat yang bisa diberikan bagi Freeport adalah default bagi operasi perusahaan asal AS ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika