REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL-- Pemerintah Turki mendorong penggunaan instrumen keuangan Islam lebih besar oleh BUMN dan korporasi swasta.
Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Keuangan Turki, Hakan Tokas, dalam pertemuan mengenai keuangan Islam negara-negara G20 mengungkapkan, kurangnya pembiayaan jangka panjang menyulitkan pembangunan di Turki.
''Karena itu, Pemerintah Turki akan melanjutkan penerbitan sukuk baik dalam mata uang domestik untuk investor dalam negeri maupun sukuk valas bagi investor internasional,'' kata Tokas seperti dikutip Kantor Berita Anandolu, Rabu (18/11).
Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang mirip obligasi. Namun, imbal hasil sukuk diperoleh dari pertumbuhan aset yang mendasarinya. Sementara obligasi didasari pembayaran bunga bagi investor dimana ini terlarang dalam Islam.
''Dengan kebijakan ini, kami berharap bisa menciptakan acuan penerimaan atas sukuk dan memperluas basis investor instrumen ini,'' kata Tokas.
Sebagai penerbit sukuk reguler, Turki meyakini instrumen ini akan cukup menarik di pasar-pasar baru dan bisa jadi sumber pendanaan jangka panjang.
Kepala Dewan Pasar Modal Turki (SPK) Vahdettin Ertas melihat Turki menawarkan kesempatan investasi menarik di tengah kondisi global yang menantang saat ini, termasuk isu perubahan iklim. Instrumen keuangan Islam juga akan jadi sumber dana jangka panjang.
''Karena dasarnya adalah aset riil, risiko keuangan Islam bisa dikelola lebih baik,'' kata Ertas.
Model keuangan semacam ini akan berperan penting bagi pembangunan infrastruktur di Turki. Apalagi, Pemerintah Turki memberi insentif keringanan pajak bagi instrumen keuangan Islam.
Komponen berbagi risiko merupakan kuncinya. Ini memungkinkan investor mengendalikan tantangan kompleks pembangunan infrastruktur dan membuatnya lebih efisien.
Kepala Pusat Pengembangan Keuangan Islam Global Bank Dunia yang bermarkas di Turki,Zamir Iqbal memandang, dibahasnya keuangan Islam dalam pertemuan level tinggi G20 memberi dorongan penting bagi sektor ini.
''Dengan begitu negara-negara yang terlibat bisa mengondisikan negaranya untuk pertumbuhan keuangan Islam baik dari sisi regulasi, legal dan fiskal,'' kata Iqbal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika