REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sektor industri dan pariwisata menjadi fokus perhatian pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Sektor industri dan pariwisata dinilai sangat berpotensi di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian dan harga komoditas yang masih melemah.
Koordinasi kebijakan sektor industri dan pariwisata dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah pusat serta daerah di Yogyakarta, Jumat (13/11). Rakor dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Gubernur BI, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basoeki Hadimoeljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, para pejabat Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN. Dari pemerintah daerah, hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko serta SKPD DIY dan Jateng.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, penguatan sektor industri dan pariwisata diarahkan untuk mengatasi sejumlah tantangan. Berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, antara lain perkembangan harga komoditas yang menurun dan permintaan dunia yang melemah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan ekspor komoditas primer.
Pangsa sektor industri dalam PDB dan pangsa ekspor sektor industri tercatat menurun. Hal itu sejalan dengan melemahnya daya saing industri, khususnya industri berteknologi menengah dan tinggi. Sebab, Indonesia masih menggunakan teknologi tingkat rendah, salah satunya karena keterbatasan infrastruktur. Di sisi lain, pengembangan potensi sektor pariwisata nasional, dengan kekayaan alam dan budayanya, masih terkendala oleh permasalahan infrastruktur, khususnya transportasi.
Kementerian Pariwisata telah mengembangkan potensi pariwisata Indonesia melalui deregulasi kepariwisataan dan penguatan branding, serta penetapan destinasi wisata prioritas. Kementeriaan Pariwisata terus memperkuat branding pariwisata Indonesia dengan menetapkan 10 destinasi wisata prioritas disertai dengan roadmap pengembangannya ke depan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun fokus terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri dan pariwisata. Hal itu antara lain, dengan meningkatkan pembangunan jalan untuk meningkatkan akses pariwisata dan sentra industri. Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan kualitas pemukiman di sekitar lokasi pariwisata dan industri. Kementerian perhubungan memberikan dukungannya terhadap pembangunan bandara dan pelabuhan untuk memudahkan akses terhadap lokasi wisata dan industri. Sementara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terus meningkatkan kepastian terkait rencana tata ruang dan proses pengadaan lahan untuk mendorong peningkatan investasi di sektor industri dan pariwisata.
Rakor tersebut menghasilkan tujuh poin kesepakatan yang akan segera diimplementasikan. Salah satunya, Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
"Untuk mendukung agenda prioritas pengembangan industri dan pariwisata nasional Bank Indonesia akan mendorong pengembangan pemanfaatan transaksi nontunai guna mendukung peningkatan efisiensi transaksi, pengembangan klaster industri UMKM melalui penguatan kapasitas terhadap akses pembiayaan, serta penyediaan berbagai kajian, informasi, dan data," jelasnya dalam konferensi pers seusai Rakor, Jumat (13/11).
Rakor juga menyepakati mendorong pengembangan industri yang terintegrasi dalam rantai pasok domestik dan global serta penataan strategi pengembangan daya saing industri. Fokusnya pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur logistik dan energi, fasilitasi fiskal, iklim investasi dan akses pembiayaan untuk penguatan struktur industri, pengembangan kawasan industri, penyiapan rencana akses offensive dan defensive untuk produk-produk unggulan, serta penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika