REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menilai salah satu tantangan mewujudkan masyarakat Pancasila melalui jalan Trisakti adalah karena praktik politik dan ekonomi sekarang ini yang masih menganut liberalisme.

Ketua Umum PA GMNI Ahmad Basarah mengungkapkan, praktik liberalisme yang terjadi di Indonesia diawali dengan dikeluarkannya kebijakan pintu terbuka terhadap modal asing melalui produk hukum pertamanya, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

“Kebijakan itu telah mengintegrasikan Indonesia dalam tata ekonomi dunia yang kapitalistik dan menciptakan kondisi ketergantungan terhadap lembaga dan negara donor yang beroperasi melalui jeratan jebakan hutang dan kebijakan turunannya yang berhasil mempengaruhi kemandirian ekonomi Indonesia hingga saat ini,” kata Basarah, saat menyampaikan pidato Pengukuhan Pengurus DPP PA GMNI masa bhakti 2015-2020, di Jakarta, Selasa (10/11).

Menurut Basarah, beberapa contoh penguasaan asing atas sektor-sektor ekonomi strategis nasional dapat dilihat dalam industri kendaraan bermotor, tambang, perkebunan, telekomunikasi, perbankan, dan lain sebagainya.  

Tak cukup hanya itu, pemerintah juga berencana meliberalisasi beberapa sektor bisnis untuk asing, yakni pelabuhan, diperkirakan bisa mencapai 49%, operator bandara, bisa mengelola hingga 100%, jasa kebandaraan, bisa mencapai 49%, terminal darat untuk barang, bisa mencapai 49%, periklanan, terutama negara-negara anggota ASEAN bisa mencapai 51%.

“Merujuk fakta-fakta kekuatan modal asing yang beroperasi di Indonesia dan juga besaran utang luar negeri, berdasarkan laporan BI pada Agustus 2015 lalu yang telah mencapai 303,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 4.093,20 triliun sesungguhnya cukup membuktikan bahwa tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap asing,” ujar Basarah.

Hal itu, menurut Ketua Fraksi PDIP di MPR ini, telah menjadi tantangan dan sekaligus ancaman tersendiri bagi kedaulatan serta kemandirian ekonomi bangsa saat ini.

"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah revolusioner untuk kembali kepada jalan ideologi Pancasila melalui haluan politik Trisakti dengan cara membangun kembali revolusi mental bangsa Indonesia," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika