REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengaku belum melihat kontribusi yang signifikan dari setahun kinerja Rini Soemarno dalam menakhodai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Padahal, kata dia, publik berharap Rini mampu melakukan reformasi di tubuh BUMN sebagai agen pembangunan. "Perannya belum terlihat, terutama peran BUMN-BUMN dalam mendukung prioritas pemerintah," katanya.
Menurut perempuan yang pernah menjabat sebagai staf ahli Komisi X DPR RI pada 2007-2010 ini, belum ada progres yang cukup berarti dalam satu tahun kenerja Menteri BUMN. Yang mana, tidak ada satu gebrakan atau terobosan dari Rini yang signifikan memengaruhi kinerja BUMN.
Ia juga menyoroti visi Menteri BUMN yang dinilai tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan produktivitas dari sektor konsumtif ke produktif.
Sedangkan, terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Menteri BUMN, Enny menilai, hal tersebut justru mendorong BUMN menuju sektor konsumtif.
"Mestinya Menteri BUMN fokus pada prioritasnya Presiden, bagaimana BUMN didorong untuk terjun ke sektor produktif. Dari situ saja visinya sudah ngawur dan tidak sejalan dengan prioritas pemerintah," ujarnya.
Mengenai kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1996-2011 itu mengaku kurang paham lantaran tidak pernah ada laporan progresnya. Menurutnya, BUMN-BUMN yang mendapatkan PMN bisa dijadikan sampel sebagai tolok ukur kinerja perusahaan BUMN.
"Harapan kita, BUMN yang dapatkan PMN kinerja dan kontribusi ekonominya meningkat. Ini nggak terasa," katanya.
Padahal, perusahaan BUMN yang mendapatkan PMN secara kinerja semestinya mengalami peningkatan. Namun, ia mengaku kesulitan mengetahuinya lantaran kurang terbukanya perusahaan-perusahaan BUMN dalam melaporkan kinerjanya.
"Mestinya ini menjadi pertanggungjawaban terutama sekali BUMN yang dapatkan PMN kemarin, apa peningkatan kontribusi BUMN tersebut terhadap perekonomian," jelasnya.
Selain itu, ia meminta BUMN kembali kepada "marwahnya" dalam menangani sektor-sektor strategis. Ia juga meminta Menteri BUMN untuk menertibkan anak-anak perusahaan BUMN.
"Anak perusahaan harus sesuai bisnis induknya. Nggak lucu seperti Krakatau Steel mestinya bergerak di industri logam, tapi anaknya melebar jauh tidak jelas ke mana-mana," kata Enny menambahkan.
Ia menilai, banyak perusahaan BUMN yang bisnis utamanya justru berada di anak-anak perusahaannya.
"Yang paling utama BUMN adalah kontribusi ekonomi. Ini yang harus ditertibkan, anak-anak perusahaan BUMN kan liar sekarang, tidak ada aturan," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika