REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) siap membangun Bandara Halim Perdanakusuma. ATS yang merupakan anak Lion Group memenangi kasasi di Mahkamah Agung (MA) melawan Induk Koperasi TNI AU dan Angkasa Pura II. Dalam putusan tersebut pengadilan memerintahkan agar TNI AU dan Angkasa Pura II keluar dari Bandara Halim Perdanakusuma.
Pengamat Penerbangan Chappy Hakim mengatakan, pada prinsipnya penggunaan Bandara Halim adalah wewenang negara atau pemerintah, dengan begitu TNI AU tidak punya wewenang untuk menggunakan Bandara Halim di luar tugas-tugas yang sudah diberikannya.
“Jadi, kalau memang tahu-tahu kalau mau dipakai sama Lion dan Batik misalnya, itu nggak bisa,” katanya kepada Republika, Kamis (29/10).
TNI AU saja, ia katakan, hanya menggunakan Bandara Halim sesuai tugas yang diberikan negara, terlebih Lion. Ia menilai, Lion tidak punya hak operasional untuk Bandara Halim. Meski mengaku tidak begitu mengerti soal sengketa lahan yang terjadi, namun pada hakekaktnya, TNI AU dan Lion tidak dapat mengubah fungsi operasional dari Bandara Halim.
“Karena Halim itu adalah sub sistem dari system pertahanan negara. Jadi yang berhak menentukan hal ini adalah negara atau pemerintah," lanjutnya.
Kalaupun mau ada perubahan fungsi di Bandara Halim, menurutnya, harus berdasarkan persetujuan TNI AU, Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan harus merupakan keputusan negara yakni presiden, dan juga DPR. Sebagai wakil rakyat, DPR akan mempertanyakan mengapa Bandara Halim yang merupakan sub sistem keamanan negara digunakan Lion.
"Pasti akan jadi pertimbangan yang sangat penting bagi seorang presiden dan pemerintah untuk memutuskan iya atau tidak, jadi itu sebenarnya intisarinya," sambungnya.
Ia melanjutkan, kekhawatiran banyak orang dapat dipahami karena tidak ada kejelasan dari siapapun, selain kejelasan dari MA yang memenangkan Lion sehingga membuat kaget. Terlebih, Lion, sambung dia, juga sudah berbicara mengenai sejumlah pembangunan yang akan dilakukan.
"Harus digarisbawahi Halim sebagai sub sistem dari keamanan negara, yang menentukan adalah pemerintah," Chappy melanjutkan.
Apabila Bandara Halim benar-benar dikuasai Lion, ia menilai hal tersebut sangalah aneh dan merupakan dagelan besar, meski di satu sisi ia yakin hal ini tidak mungkin terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
