Senin 26 Oct 2015 11:40 WIB

Dukungan Pemerintah untuk Hilirisasi Rumput Laut Dipertanyakan

Rumput Laut
Foto: Edi Yusuf/Republika
Rumput Laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menuntut hilirisasi rumput laut tanpa dukungan yang belum memihak terhadap para pelaku mulai dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah dorong hilirisasi, tetapi pelaku usaha yang sudah melakukan itu pun masih saja dibuat pusing," kata Ketua ARLI Safari Azis di Jakarta, Senin (26/10).

Ia mengatakan saat ini anggotanya tengah dibuat pusing dengan adanya aturan daerah berkaitan dengan limbah industri. Pihaknya mengaku, beberapa dari anggotanya bahkan harus berurusan dengan hukum. "Kalau sudah seperti ini, dukungan nyata dari pemerintah seperti apa? Pelaku usaha yang sudah mengembangkan hilirisasi saja masih harus menemui hambatan seperti itu apalagi jika nanti minta insentif dalam rangka daya saing," ujar Safari.

Menurut dia, untuk melakukan hilirisasi pelaku usaha masih menemui berbagai hambatan seperti teknologi yang belum mendukung, sumber daya manusia yang belum memadai, bahan kimia untuk mengolah yang masih harus impor, sistem logistik yang belum begitu baik sampai pada peraturan mengenai limbah yang masih belum jelas standar dan biayanya.

"Untuk hilirisasi rumput laut memang kendalanya tidak sedikit, itulah mengapa hilirisasi ini masih sulit untuk dilakukan. Pemahaman pemerintah terhadap hulu hilir rumput laut ternyata masih minim," katanya.

Menurut dia, semangat hilirisasi harus didukung secara penuh oleh semua pemangku kepentingan, akan tetapi dalam prosesnya sebaiknya tidak lantas mengganggu iklim usaha komoditas rumput laut. "Amerika Serikat saja penghasil kedelai dan Indonesia mengimpornya dalam jumlah yang besar. Tetapi mereka tidak harus memproduksi dalam bentuk tahu atau tempe dan pemerintah Amerika tidak juga melakukan pelarangan ekspor kedelai hanya karena tidak diolah terlebih dahulu untuk memperoleh nilai tambah," ujar dia.

Terkait hal ini, pihaknya meminta pada pemerintah untuk mengkaji ulang setiap kebijakan yang akan diambil dan pernyataan yang akan dikeluarkan agar pengembangan komoditas rumput laut bisa kondusif baik untuk domestik maupun internasional serta bisa tepat sasaran yang pada akhirnya menuai hasil optimal mulai dari aspek produksinya di hulu hingga pengolahannya di hilir.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement