REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan optimistis bila ketiga paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo benar-benar diimplementasikan akan meningkatkan daya saing bisnis dan industri.
Menurut Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Priamanaya Djan, daya saing bisnis dan industri nasional akan melonjak pada 2016 bila paket ekonomi pemerintah tersebut benar-benar diimplementasikan ke bawah dan birokrasi dibenahi. Hal tersebut, lanjutnya, karena secara konseptual ketiga paket yang telah diluncurkan sudah bagus dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dunia usaha dan investor.
"Paket-paket itu, pada pintu masuk soal izin dipermudah dan dipercepat. Syarat-syaratnya dipangkas yang enggak ada relevansinya. Kedua, ada insentif-insentif fiskal, ketiga ada efisiensi di biaya produksi, sebab biaya energi, utamanya listrik turun untuk industri. Pokoknya, ini sudah cukup keren bagi dunia usaha," katanya di Jakarta, Ahad (11/10).
Hanya saja, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus sanggup menyelesaikan masalah birokrasi karena di negara-negara maju, birokrasi merupakan salah satu pemicu daya saing suatu negara dan bukannya memperlemah. Berdasarkan lembaga Forum Ekonomi Dunia (WEF), peringkat daya saing ekonomi Indonesia pada tahun 2015 ini berada pada urutan ke-37 dari 140 negara atau mundur dari urutan ke-34 yang dicapai tahun lalu.
Daya saing ekonomi Indonesia dinilai WEF kalah dari tiga negara tetangga, yakni Singapura yang berada di peringkat ke-2, Malaysia di peringkat ke-18 dan Thailand di urutan ke-32. Peringkat daya saing ekonomi Indonesia juga terlihat lebih baik dibandingkan banyak negara di luar Asia Tenggara, antara lain dari Portugal (38), Italia (43), Rusia (45), Afrika Selatan (49), India (55), dan Brazil (75).