REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, terkait rencana penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), struktur kondisi ekonomi Indonesia tidak siap jika se-fluktuatif dan se-agresif negara-negara maju di Eropa dan Amerika.
Ia mendesak, untuk adanya oil fund, yang bisa menyangga jika harga minyak dunia turun, maka kita tak turun, begitu pun jika harga minyak dunia naik, harga BBM dalam negeri tak lantas naik, sehingga masyarakat tidak terombang-ambing dengan fluktuasi harga pasar.
"Misalnya Presiden Jokowi turunkan BBM, it's okay dari sisi daya beli tapi apakah pemerintah punya jaminan kalau harga BBM turun, maka harga-harga kebutuhan pokok dan tarif trasnportasi juga ikut turun," ujarnya di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Ahad (4/10).
Ia menambahkan, jika kedua hal itu tidak bisa dilakukan, artinya penurunan harga BBM tidak berdampak banyak. "Hanya buat sakit hati masyarakat. Yang menikmati paling pemilik kendaraan bermotor, tapi masyarakat luas tak bisa menikmati kalau harga kebutuhan pokok atau trabsportasi naik," sambungnya.
Ia menilai, yang urgent dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah membuat dana penyangga untuk permasalahan harga bbm, agar masyarakat luas, industri, dan sektor bisnis mendapat kepastian.
"Masyarakat kan selama ini sudah kecewa sekali, kalau harga BBM belum naik tapi harga-harga (kebutuhan pokok) sudah naik, tapi berkali-kali pemerintah turunkan harga BBM, harga kebutuhan pokok tak pernah turun, transportasi juga," tambah Tulus.
Padahal secara logikanya, seharusnya harga kebutuhan pokok dan transportasi harus turun begitu harga BBM diturunkan. Hal ini dapat terjadi, ia sinyalir lantaran adanya dominasi kelompok-kelompok yang memonopoli dan kartel terhadap komoditas pangan.
"Kalaupun ikut turun juga tidak signifikan. Jadi kalo itu tak bisa dilakukan praktis turunnya harga BBM enggak ada gunanya kecuali bagi pemilik kendaraan bermotor saja," katanaye menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika