REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teguh Dartanto menilai paket kebijakan ekonomi jilid I yang dikeluarkan Presiden Jokowi belum menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Substansi dari paket kebijakan tersebut hanya menstimulus sektor makro ekonomi.
"Kebijakan ini bagus tapi belum tepat sasaran. Konteksnya besar, lebih condong ke pengusaha besar. Masyarakat bawah tidak merasakan," kata Teguh dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ahad (20/9).
Teguh mengatakan, jika ingin kebijakan tersebut benar-benar riil dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, pemerintah perlu kembali menerapkan program padat karya seperti pada tahun 1998. Pemerintah, lanjutnya, perlu membuat proyek-proyek padat karya dari APBN yang belum banyak terserap. Dengan begitu, tenaga kerja akan terserap dan mendorong perputaran uang di daerah.
"Bisa dilakukan musiman. Digelontorkan dana riil yang bisa dirasakan masyarakat. Padat karya itu sangat luar biasa dan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, seperti proyek pembangunan infrastruktur pertanian atau desa," ujarnya.
Selain itu, Teguh mengatakan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang betul-betul langsung berdampak pada masyarakat kecil dengan menurunkan harga BBM. Menurutnya, dengan harga minyak dunia yang saat ini sudah turun, penurunan harga BBM tidak akan membahayakan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Harga BBM disesuaikan, agar pasar bisa beri sinyal. Pasar bertanya pemerintah konsisten nggak. Ketika dulu harga minyak dunia naik, pemerintah menyesuaikan. Sekarang udah turun kok enggak turun juga," kata Teguh.
"Pemerintah harus menurunkan harga BBM dan itu tidak akan membahayakan APBN karena harga dunia sudah turun. Kebijakan ini akan menyentuh masyarakat bawah, termasuk UMKM. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
