REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah cepat dalam merespon angka kemiskinan yang semakin meningkat. Seperti data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Selasa (15/6), mencatat jumlah penduduk miskin di indonesia meningkat sebanyak 860 ribu orang, atau dari total 27,73 juta orang per September 2014 menjadi 28,59 juta orang per Maret 2015.

Menurut pengamat ekonomi Universitas Indonesia Riant Nugroho peyebab bertambahnya angka penduduk miskin tak sekedar karena faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi pada akhir tahun kemarin.

“Tapi sebenarnya yang terjadi dilapangan adalah totalitas struktur ekonomi kita itu rapuh,” kata Riant Nugroho saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (16/9).

Menurutnya hal ini terlihat dengan industri besar yang masih tergantung dalam pengadaan bahan baku dari impor. Belum lagi industri menengah yang tidak mempunyai kemampuan daya saing.

Sementara di level pengusaha kecil kata Riant pemerintah belum bisa menjamin dan memberikan perlindungan. “Saat ini pengusaha kecil seperti pedagang kelontongan mulai tergeser dengan industri skala besar yang bermain di skala kecil, itu saja sudah menggoncangkan struktur industri yang paling kecil. Jadi karena struktur ekonomi makro mikro sudah tidak kuat maka apapun yang terjadi bahkan tanpa goncangan pun kita turun lemah,” tuturnya.

Karena struktur ekonomi makro mikro dan kecil itu sudah tidak kuat maka apapun yang terjadi bahkan tanpa goncangan dolar pun kita turun lemah. Sebab itu pemerintah diharapkan tak sekedar berupaya mendatangkan investor asing untuk menanamkan modalnya di tanah air.

Terlebih setelah pemerintah meluncurkan kebijakan tax holiday. Kata dia semestinya hal yang sama dilakukan kepada pelaku usaha dalam negeri termasuk dengan memberikan intesif pajak bagi pelaku usaha domestk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika