Rabu 09 Sep 2015 17:25 WIB

Pengamat: Kebijakan Ekonomi Harus Sentuh Masalah Jangka Pendek

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla.
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Presiden Joko Widodo (kiri) berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berjanji meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi guna mengatasi kelesuan ekonomi nasional pada hari ini, Rabu (9/9). Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mewanti-wanti agar dalam pelaksanaannya, paket dapat menyentuh solusi permasalahan ekonomi jangka pendek.

"Solusi tersebut harusnya terasa bagi para pelaku usaha di tingkat bawah, jangan hanya menjual mimpi solusi jangka menengah dan panjang," kata dia melalui sambungan telepon pada Rabu (9/9).

Enny menjelaskan, paket ekonomi secara garis besar terdiri dari dua aspek yakni deregulasi dan debirokratisasi. Dalam paket, kedua hal tersebut seharusnya dapat menghilangkan beragam penghambat penguatan ekonomi nasional.

Dalam deregulasi, pemerintah dapat memberikan sejumlah insentif dengan sejumlah fasilitas pembiayaan maupun perpajakan. Itu efektif menyulut daya tarik usaha di masyarakat. Selain insentif, deregulasi bisa diatur agar akses pemasaran lebih mudah. Di samping, masyarakat pelaku usaha juga dimudahkan dalam proses mendapatkan standardisasi produk. Deregulasi harua kongkrit dan segera menimbulkan optimisme bagi para pelaku usaha.  

Sementara untuk debirokratisasi, pemerintah seharusnya bisa mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi untuk hal-hal yang dekat semisal mengatasi kasus bongkar muat di pelabuhan yang kerap terhambat. Debirokratisasi juga harus dirancang agar fluktuasi harga kebutuhan pokok, persaingan tidak sehat semacam monopoli dan kartel di pasar serta isu mafia bisa diselesaikan.

Baik deregulasi maupun debirokratisasi, lanjut dia, harus terlebih dahulu menyentuh masalah ekonomi masyarakat jangka pendek. Bukan berarti ia menyebut solusi jangka menengah dan panjang tidak berguna. Tapi saat ini tengah darurat pesimisme pelaku usaha sehingga pembangkitan optimisme harus segera. Solusi jangka menengah pemerintah yang ia maksud misalnya groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur ataupun pembukaan lahan untuk lumbung pangan di wilayah timur Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement