REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta. Saat ini, proyek tersebut tengah masuk tahap finalisasi detail pembangunan. Termasuk di dalamnya, tim masih menganalisis soal tingkat kecepatan kereta.
Di samping itu, finalisasi juga menyangkut negoisasi investor untuk menggunakan skema B-to-B. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembangunan kereta cepat tidak membebankan dana APBN, jaminan pemerintah serta PMN.
"Kita sedang melihat kemungkinan kapan kita bisa mulai," katanya kepada Wartawan seusai acara peletakan batu pertama pembangunan Kereta Ringan LRT pada Rabu (9/9).
Seperti diketahui, pelaksana pembangunan kereta cepat yakni konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Rini mengungkapkan, konsorsium tengah menganalisis tingkat kecepatan kereta di angka 250-350 km per jam. Namun, masih dipertimbangkan dari sisi cost.
Nantinya, lanjut Rini, kereta cepat dirancang terdiri dari lima stasiun yakni Gambir, Manggarai, Malini, Bandung Kopo dan Gedebage.
Ikuti Whatsapp Channel Republika