REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW tidak mungkin dicapai dalam waktu lima tahun. "Setelah kami bahas, 35 ribu MW tidak mungkin dicapai lima tahun, paling mungkin itu 10 tahun," katanya dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9).

Rizal memimpin rapat yang dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Badan Tenaga Nuklir Nasional, perwakilan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Menurut dia, jika pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW selesai dalam lima tahun, akan ada kelebihan tenaga listrik (excess power) sebesar 21 ribu MW. "PLN akan mengalami kapasitas lebih dari beban puncak hingga 2019 yang menurut perhitungan kami sebesar 74 ribu MW yaitu 21.331 MW kapasitas listrik yang idle (tidak terpakai)," ucapnya.

Rizal melanjutkan, sesuai aturan yang ada, perusahaan listrik itu diharuskan membeli 72 persen dari nilai listrik yang ada, baik nantinya terpakai atau tidak. "Kalau proyek 35 ribu MW betul-betul dilaksanakan 2019, akan melebihi demand (permintaan) sehingga PLN wajib beli listrik swasta sebesar tidak kurang dari 10,763 miliar dolar AS per tahun," tuturnya.

Rizal menambahkan, dalam lima tahun, target yang paling mungkin direalisasikan pemerintah adalah sebesar 16 ribu MW hingga 18 ribu MW. Menurut dia, jumlah tersebut dinilai memiliki probabilitas tinggi untuk dapat melayani beban puncak 2019.

"Setelah kami evaluasi, ternyata yang betul-betul mungkin dan harus dalam lima tahun itu 16 ribu MW-18 ribu MW, itu pun sangat besar. Lainnya masuk lima tahun berikutnya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika