REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan nota kesepahaman yang telah ditandatanganinya dengan pemerintah Cina masih akan berlanjut. Pernyataan Rini ini dilontarkan setelah pihak istana meminta adanya pengembangan kereta berkecepatan sedang untuk jalur Jakarta-Bandung.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian telah menyerahkan laporan rekomendasi terkait proposal kereta cepat Jakarta-Bandung yang ditawarkan Jepang dan Cina pada Presiden Jokowi. Berdasarkan rekomendasi itu, Presiden menginstruksikan adanya pengembangan kereta berkecepatan sedang.
"Nggak ada pembatalan apa-apa. kita menganalisa secara mendalam dua proposal ini. Tetap kita hanya mengatakan ke mereka harus ada perbaikan sedikit. Karena harus ada kalkulasi mengenai kereta cepat yang mungkin speednya yang lebih rendah dari yang mereka usulkan," jelas Rini, Jumat (4/9).
Evaluasi mengenai kecepatan kereta ini kembali dilakukan mengingat jumlah stasiun yang dilewati oleh jalur Jakarta-Bandung. Jepang dan Cina mengajukan kecepatan kereta mencapai 350 km per jam. Namun, kini pemerintah meminta kajian dengan kecepatan yang lebih rendah di kisaran 250 hingga 350 km perjam.
Sebelumnya, Rini menegaskan proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung tetap dilanjutkan. Pernyataan ini berbeda dengan penyataan dari istana yang mengatakan proyek kereta cepat beralih rute menjadi Jakarta-Surabaya.
Rini menjelaskan, pemerintah menilai rute Jakarta-Bandung tetap penting dilanjutkan karena berdampak pada pembangunan wilayah yang dilalui sepanjang rute kereta cepat.
Dia mengatakan proyek kereta cepat ini berlanjut dengan beberapa tugas tambahan yang akan dilakukan oleh pihak Jepang dan Cina. Salah satunya, mengevaluasi kecepatan yang akan digunakan.
Rini mengungkapkan, rute Jakarta-Bandung akan dilewati sejumlah stasiun yang otomatis akan membuat laju kereta menjadi berkurang. Hal teknis ini yang masih akan dibahas lagi.