REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia kini tengah mengembangkan berbagai infrastruktur di Indonesia. Hanya saja karena dana terbatas, pemerintah lalu mengajak beberapa perusahaan swasta.

Sayangnya, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, sampai sekarang peran swasta tetap minim dalam pembangunan infrastruktur. Ia menambahkan, program Public Private Partnership (PPP) sulit diimplementasikan, padahal merupakan ide bagus.

"Saya mengakui, Anda tahu saat kita membuat proyek, itu masih kurang terancang dengan baik. Jadi walaupun investornya sudah dapat, tapi presentasenya sangat kecil untuk dimulai," tutur Bambang, saat menjadi panelis dalam Konferensi Internasional di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu, (2/9).

Ia mencontohkan, misalnya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Batang sebesar 2 x 1.000 MW yang menjadi bagian dari mega proyek listrik 35.000 MW. "Pembangkit ini pemenangnya sudah sangat siap sejak 2012, tapi baru bisa dibangun sekarang setelah tiga tahun," jelas Bambang.

menurutnya, masalah paling utama adalah pembebasan lahan. Masih banyak lahan yang sulit dibebaskan, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang lahan yang disahkan tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika