REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Pius Lustrilanang memperingatkan pemerintah untuk waspada gelombang PHK, akibat melemahnya perekonomian Indonesia.

Pius mengatakan, gelombang PHK merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi, sebagai dampak dari melemahnya rupiah pada titik terendah sejak 1998.

"Dampak melemahnya ekonomi ini, terjadi PHK di mana mana. Bahkan sudah mulai terjadi, dan semakin lama semakin besar," kata Pius saat dihubungi Republika, Selasa (25/8).

Lesunya sektor ekonomi ini, kata Pius, berdampak besar terhadap kredibiltas pemerintah di masyarakat. Sehingga, merosotnya nilai rupiah terhadap dolar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan.

Bahkan, ia menyebutkan, angka Rp 14 ribu itu bagaikan krisis 1998, yang bisa saja dapat menjatuhkan penguasa. Dalam kondisi ini, pemerintah hanya bisa memproteksi akibat dari perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan.

Tapi, pemerintah tidak bisa menjamin tidak adanya PHK karena perusahaan tidak bisa membiayai lagi operasional mereka. "Sehingga, PHK adalah pilihan satu-satunya," kata dia.

Menurut Pius, arus PHK telah terjadi setelah lebaran, ketika pemudik mulai kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha keras, agar rupiah tidak terus melemah.

Namun, lanjut politisi Gerinda tersebut, penyerapan APBN yang rendah, menjadi bukti ketidakpemampuan pemerintah menjalankan pemerintahan. Ia menuding banyak pekerjaan maupun proyek-proyek yang belum tuntas.

"Di kesehatan saja, banyak rumah sakit yang belum tuntas. Masih ada 15 rumah sakit yang belum selesai. Itu masih di sektor kesehatan loh," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika