REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat membahas kelistrikan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/8).  Rapat itu dihadiri sejumlah pejabat antara lain Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.

Sebagaimana diketahui, program megaproyek pembangkit listrik berkapasitas total 35.000 MW merupakan salah satu dari program andalan Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Kementerian ESDM telah menetapkan 109 proyek dalam program tersebut dengan rincian daya total mencapai 36.585 MW, terdiri atas 74 proyek berkapasitas 25.904 MW yang dikerjakan pengembang listrik swasta (independent power producers/IPP) dan sisa 35 proyek berdaya 10.681 MW dikerjakan PT PLN (Persero).

Ada pun total kebutuhan investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1.127 triliun, terdiri atas Rp512 triliun untuk proyek yang dikerjakan PLN dan Rp615 triliun dikerjakan swasta.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan Pemerintah dapat menyempurnakan mekanisme investasi, sehingga dapat memasukkan lebih banyak investor guna meningkatkan pembangunan kelistrikan nasional yang dibutuhkan di berbagai daerah di Tanah Air.

"Investasi dan pertumbuhan ekonomi mustahil bisa ditingkatkan jika listrik kurang," kata Kurtubi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/8).

Politisi Partai Nasional Demokrat itu mengingatkan bahwa rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional masih lebih rendah bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia adalah 733 kwh, sedangkan di Malaysia konsumsi listriknya adalah 4.313 kWh per kapita, dan di Singapura bahkan mencapai 8.690 kWh per kapita.

Ikuti Whatsapp Channel Republika