REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengundang para kepala daerah, pihak Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta KPK ke Istana Bogor, Senin (24/8). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, pertemuan ini untuk mendorong para pejabat di daerah-daerah agar segera menggerakkan ekonomi melalui belanja pemerintah.

Presiden diketahui menyoroti belanja modal pemerintah yang baru mencapai 20 persen. Selain itu, Presiden cukup kecewa lantaran tingginya dana dari pusat yang masih mengendap di bank-bank pembangunan daerah. Besarnya mencapai Rp 273 triliun.

Rendahnya penyerapan anggaran, lanjut Menteri Bambang, mendorong pemerintah untuk memantapkan aturan diskresi pejabat negara. Sehingga, para kepala daerah tak perlu takut untuk menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan infrastruktur.

“Kalau instruksi Presiden diikuti, saya yakin perbaikan percepatan penyerapan,” ucap Menteri Bambang Brodjonegoro kepada Republika di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin malam (24/8).

Dia menambahkan, pasca-pertemuan di Istana itu, pemerintah kian optimistis. Lebih lanjut, pihaknya memberi target peningkatan penyerapan anggaran hingga 100 persen.

“Target penyerapan, tetap. Kita berusaha supaya sampai akhir tahun, 96 persen,” ungkap dia. 

Belakangan ini, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ekonomi makro, nilai tukar bahkan terpukul hingga mencapai Rp 14 ribu per satu dolar AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika