REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan draf revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan dalam waktu tertentu sudah disepakati pemerintah. Revisi PMK tersebut direncanakan terbit paling lambat akhir Agustus ini.

"Sudah disepakati semua pihak saat rapat koordinasi di kantor Menko (Kementerian Koordinator Perekonomian) belum lama ini. Satu sampai dua minggu ini sudah saya teken," kata Bambang saat berbincang dengan awak media, Ahad (9/8).

Bambang mengatakan tidak banyak perubahan isi draf revisi PMK. Isinya hampir sama seperti yang pernah dijabarkan Bambang saat menggelar konferensi pers bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani pada akhir Juli lalu.

Saat itu, Bambang mengatakan bahwa perusahaan bisa bebas membayar pajak hingga 20 tahun dari dimulainya produksi komersial. Pembebasan pajak penghasilan bisa diberikan untuk rencana penanaman modal sebesar Rp 1 triliun atau lebih. Dalam peraturan sebelumnya, yakni PMK 130/2011, tax holiday paling lama diberikan selama 10 tahun.  

"Fasilitas tax holiday ini akan menjadi insentif yang paling top. Karena memang belum ada insentif yang lebih baik dari insentif ini," kata Bambang.

Dia meyakini insentif ini akan mendorong masuknya investasi. Pemerintah, tambah Bambang, ingin mengarahkan investasi ke sektor industri manufaktur. Karena itulah, sektor manufaktur akan menjadi prioritas sebagai penerima tax holiday.

Industri manufaktur perlu terus diberikan insentif karena merupakan pilar ekonomi masa depan Indonesia. Hal ini lantaran Inddonesia tidak lagi bisa bergantung terhadap komoditas untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Perlambatan ekonomi saat ini terjadi karena harga komoditas jatuh. Makanya, kita harus berpikir ke depan dengan fokus mendorong industri manufaktur," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika