REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Perniagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Anas mengatakan otoritas pelabuhan yang nantinya ditunjuk pemerintah sebagai pusat koordinator seluruh kegiatan di pelabuhan lebih jelasnya adalah BLU (badan layanan umum), bukan BUMN.

Sebelumnya, pada acara diskusi soal Dwelling Time pada Sabtu (1/8), Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Wahyu Hidayat mengatakan untuk memecahkan masalah waktu tunggu bongkar muat, pemerintah akan menunjuk otoritas pelabuhan sebagai pusat koordinator seluruh kegiatan di pelabuhan, dan  penunjukkan itu akan dituangkan dalam Keppres.

"Lebih diterima oleh publik, karena bisa diukur dan juga di audit kalau BLU," ujarnya kepada Republika, Ahad (2/8).

Sedangkan untuk pola kerja otoritas pelabuhan tersebut, Anas mengatakan akan mirip-mirip dengan NSW. Terkait penangkapan pejabat Kementerian Perdagangan, ia mengatakan permasalahannya terletak karena 'bermain' administrasi.

"Jadi, orang minta hari ini diselesaikan, tapi diselesaikannya besok," lanjutnya.

Menurutnya, hal tersebut merupakan cerita lama yang sudah usang. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi penundaan seperti itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika