REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Pemerintah India mengusulkan untuk membatasi wewenang Gubernur Bank Sentral atau the Reserve Bank of India (RBI) terkait kebijakan suku bunga. Ini dinilai sebagai langah untuk mencairkan status bank sentral sebagai otoritas moneter yang independen dan otonom.
Proposal ini merupakan bagian dari revisi draf Indian Financial Code (IFC) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Kamis pekan lalu. IFC ini ke depannya akan berisi 60 peraturan perundang-undangan lama yang bersifat kontemporer. Usulan IFC didasarkan pada rekomendasi the Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC) oleh Hakim Pengadilan BN Srikrishna.
"Jika Gubernur RBI menggunakan hak dan wewenangnya, pada hari yang sama yang bersangkutan harus memberikan pernyataan penjelasan kepada pemerintah pusat," isi draf tersebut, dilansir dari Hindustan Times, Senin (27/7).
Pada Februari lalu, RBI dan pemerintah secara resmi sepakat untuk mengadopsi kerangka kebijakan moneter dimana pengendalian inflasi menjadi prioritas utama setiap keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan bank sentral. Di bawah sistem baru ini, RBI menetapkan target inflasi India di bawah enam persen pada Januari 2016 dan empat persen pada Maret 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
