REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) telah rampung merancang percepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Pembangunan utamanya dimulai dari kawasan perbatasan dan pinggiran. Diharapkan, percepatan akan menyokong prasarana ekonomi masyarakat setempat.
"Dalam membangun, kita melakukan pendekatan kewilayahan dengan membangun tiga Kawasan Ekonomi khusus dan empat kawasan industri," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono pada Jumat (24/7). Akan pula dirancang pembangunan satu Kawasan Perkotaan Metropolitan dan empat kota baru publik sebagai pengendali urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan.
Dalam desain besar 2015-2019, lanjut dia, Kalimantan tetap dijadikan paru-paru dunia serta lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Di mana, pembangunan mengacu pada konsep hilirisasi komoditas.
Lebih lanjut, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU-Pera Velix Wanggai menyebut, Kementerian telah menetapkan empat Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Keempat wilayah tersebut yakni WPS Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas, WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin, dan WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan-Samarinda-Maloy.
Untuk melancarkan agenda pembangunan, Kementerian pun mengalokasikan dana sekitar Rp 15,1 Triliun di 2015 dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur. "Dana tersebut dipakai untuk meningkatkan dan membangun jalan dan jembatan, pengembangan kawasan permukiman, air minum dan sanitasi, irigasi dan infrastruktur permukiman," kata Velix. Kementerian berharap ekonomi wilayah Kalimatan dapat tumbuh dan disparitas sosial-ekonomi dapat berkurang dengan berbagai sentuhan program.
Ikuti Whatsapp Channel Republika