REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Freeport Indonesia enggan menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang urung dilakukan. Kepala Biro Hukum Freeport Indonesia Clement saat ditemui usai melakukan pertemuan di Kantor Ditjen Mineral Batubara menghindari pertanyaan awak media tentang ini.
"Itu kan Pak Sudirman yang bilang. Ya Pak Sudirman lebih tahu lah," ujarnya, Kamis (23/7).
Sebelumnya, Sudirman menyatakan akan tetap mengikuti aturan bahwa perpanjangan kontrak karya baru bisa dilakukan dalam dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Pernyataan Sudirman memberikan sinyal bahwa perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia belum bisa dilakukan dalam waktu dekat dengan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Presiden Jokowi juga disebut meminta pemerintah mengikuti aturan yang berlaku yaitu UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Dimana, dalam aturan tersebut, perpanjangan kontrak karya baru bisa dilakukan dalam dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.
"Kita akan tetap gunakan itu. Tapi jangan lupa Freeport masih ada kontrak yang valid sampai 2021. Jadi tidak ada alasan untuk slow down operasi," jelas Sudirman.
Sudirman menegaskan pemerintah tidak akan memutus kontrak Freeport begitu saja. Pasalnya, pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga investasi perusahaan asal Amerika tersebut.
"Kita sedang menggenjot investasi. Tidak mungkin membiarkan investasi keluar begitu saja. Yang mesti kita katakan adalah hukumnya belum bisa dilakukan tapi secara pesan kami ingin jaga kelanjutan investasi," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian ESDM bakal memberikan IUPK pada tahun ini sesuai dengan permintaan Freeport. Hal tersebut untuk mendukung investasi Freeport yang tengah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di Gresik, Jawa Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
