REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - ‎Total E&P Indonesie akhirnya mengalah terkait kontrak blok Mahakam. Total menyatakan kesediaannya untuk berbicara bersama PT Pertamina (persero) terkait nasib operasi Blok Mahakam pasca habisnya kontrak bagi hasil pada 2017 mendatang.

Rencananya, pertemuan tersebut akan dilakukan hari ini di Kantor Pusat Pertamina. Vice President Corporate Communication HR and Finance Total E&P ‎Indonesie Arividya Noviyanto mengungkapkan, pihaknya akan memenuhi undangan BUMN minyak dan gas (migas) tersebut.

"Gini kan keputusan pemerintah sudah. Ada follow up, Pertamina mengundang kami, ya kami akan datang," katanya di gedung WTC, Jakarta, Selasa (7/7).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat keputusan terkait pengelolaan Blok Mahakam pasca berakhirnya masa kelola operator existing, dalam hal ini Total dan Inpex Corporation.

Adapun pembagian saham yaitu Pertamina mendapat 70 persen saham dan BUMD, dan 30 persen untuk operator eksisting dalam hal ini Total dan Inpex.‎

Hingga saat ini, perusahaan yang bermarkas di Paris, Perancis tersebut belum memberikan keputusannya terkait porsi saham yang diputuskan pemerintah tersebut.

Menurut Novi, Total pusat di Paris pun masih mendiskusikan porsi saham yang ditawarkan pemerintah tersebut. Kendati demikian, sejatinya Total tidak bisa berbuat banyak terkait porsi saham tersebut lantaran sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).‎

"Itu sudah keputusan dan Pak Presiden sudah bikin rilis. Paris juga lagi mengkaji. Bukan sepakat (soal porsi saham), besok saya enggak tahu agendanya, jadi saya enggak bisa ngomong," lanjutnya.‎

Ikuti Whatsapp Channel Republika