REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk merealisasikan kembali rencana penerbitan asuransi bagi petani untuk mengantisipasi gagal panen. Terlebih kondisi musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung lebih lama pada tahun ini, bisa meningkatkan risiko gagal panen.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Thohir menilai, asuransi ini penting untuk mengantisipasi kegagalan panen akibat kekeringan yang bisa saja terjadi. "2015 ini seharusnya ada asuransi pertanian. Tapi sayang tidak jadi. Padahal, ini menjadi penting bagi petani," jelas Winarno, Ahad (5/7).
Sebagaimana diberitakan, sesuai wacana pemerintah, premi asuransi pertanian dibayarkan sebesar Rp 180 ribu per tahun dibebankan 80 persen kepada pemerintah. Sisanya, sebesar 20 persen atau senilai Rp 36 ribu dibayarkan petani. Jika terjadi kegagalan panen, petani akan mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp 6 juta per hektar (ha). Hitungan manfaat tersebut berasal dari hitungan modal petani untuk sekali melakukan masa tanam.
Winarno menyebutkan, molornya asuransi pertanian in terjadi karena Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengembalikan draft anggaran asuransi pertanian kepada Kementerian Pertanian (Kemtan) dengan alasan tekhnis pencairan tidak sesuai dengan aturan pemerintah saat ini.
"Anggaran yang akan dikeluarkan berupa DIPA. Jadi ini kerja dulu baru diganti. Kalau asuransi kan bayar dulu. Ya harusnya anggaran untuk asuransi itu masuk ke dana sosial baru bisa match. Kalau sekarang bayar dulu. Asuransi kan ga mau," jelas Winarno.
Selain asuransi, Winarno menambahkan bahwa penting bagi pemerintah untuk melakukan antisipasi lainnya dalam menghadapi musim kemarau panjang. Selain dengan membagikan pompa ke sejumlah daerah, lanjut Winarno, penting bagi pemerintah untuk menyediakan benih berkualitas serta pupuk.
"Jadi harus persiapan ke depan. Dan asuransi. Tahun depan kan tahun anggaran baru. Pengalaman sekarang jangan terjadi lagi. Masa ga ada kajian yang mendalam. Padahal itu hanya perbedaan model saja," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
