REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi meminta seluruh persiapan alih kelola Blok Mahakam antara PT Pertamina (persero), Total E&P Indonesie, Inpex Corporation, dan juga BUMD Kalimantan Timur harus segera dimulai. Jokowi menilai, proses alih kelola di tingkat operasional harus disiapkan sebaik-baiknya agar tidak ada gangguan teknis.
Hal ini disampaikan oleh Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam alih kelola Blok Mahakam. "Begitu pula komunikasi dengan para pihak harus dijaga agar tidak ada salah pengertian," ujar Teten, Jumat (3/7).
Di samping itu, Jokowi juga memerintahkan Menteri ESDM dan lembaga terkait dengan Blok Mahakam untuk segera membahas aspek legal menyangkut draf kontrak baru, termasuk ketentuan dan kondisi dengan para pihak. Proses ini, menurut Jokowi, harus sudah selesai sebelum akhir 2015.
Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai term and condition di antara operator lama dan baru. "Pemerintah, Pertamina dan Pemda Kalimantan Timur harus memiliki pemahaman yang sama dan seiring sejalan dalam mengelola proses transisi," ujar Teten.
Presiden Jokowi, lanjut Teten, juga meminta SKK Migas bersama Kementerian ESDM segera memulai proses valuasi aset Blok Mahakam, agar semua selesai bersamaan.