REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), setelah lembaga keuangan multilateral itu beroperasi penuh akhir 2015 atau awal 2016.
"Proyek yang akan kita lakukan dengan dana AIIB adalah pembangkit listrik dan infrastruktur maritim seperti pelabuhan," katanya di Beijing, Senin (29/6) malam, usai ia menandatangani pendirian AIIB dan melakukan serangkaian pertemuan bilateral.
Bambang mengemukakan adanya kemungkinan proyek lain, karena kebutuhan yang sangat banyak dan sudah diidentifikasi. "Jadi, memang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sangat perlu segera direalisasikan," ujarnya.
Indonesia, bersama 56 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Cina, menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, di Balai Agung Rakyat, Beijing, Senin.
Inisiatif pembentukan AIIB disampaikan Presiden Cina Xi Jinping, pada Pertemuan Tingkat Pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, Indonesia, pada Oktober 2013.
AIIB merupakan Bank Pembangunan Multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Asia, baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.
Modal yang ditanamkan Indonesia dalam AIIB sebesar 672,1 juta dolar AS yang dibayarkan dalam lima tahun, atau menempati urutan pemodal terbesar ke-delapan di AIIB.
Modal awal AIIB direncanakan sebesar 100 miliar dolar AS dengan modal disetor tunai (paid-in-capital) sebesar 20 persennya. AIIB diharapkan dapat memasuki 'entry into force' pada Desember 2015 dan mulai beroperasi pada awal 2016.
Dalam rangka persiapan operasionalnya, akan dilakukan sejumlah pertemuan Chief Negotiators sebelum Desember 2015. AIIB diharapkan dapat membantu mengatasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"AIIB bagi Indonesia, menjadi salah satu opsi sumber pendanaan percapatan pembangunan infrastruktur. Kita kan tidak sekadar ada infrastruktur, tetapi kita butuh percepatan membangun infrastruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Menkeu.
Terlebih, AIIB memang mengkhususkan diri pada proyek-proyek infrastruktur komersial dan skala besar, seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan dan bandara skala besar.
"Kalau Bank Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB), mendanai pembangunan dalam arti luas, ada pendidikan, kesehatan, kalaupun ada alokasi untuk infrastruktur, itu pun tidak cukup, karena sudah terbagi untuk sektor pembangunan lain. Dan itu pun tidak melibatkan swasta, serta tidak lagi mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara," tutur Bambang.
"AIIB, selain dapat menggandeng swasta, juga mendanai pembangkit listrik berbasis batu bara atau PLTU, tentu diolah dengan teknologi ramah lingkungan. Karena kita kan ada proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Jadi ada yang bisa di-cover ADB dan WB, ada yang tidak dan di-cover AIIB, begitu pun sebaliknya. Jadi saling melengkapi, dan Indonesia harus memaksimalkan keikutsertaannya dalam AIIB," demikian Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika