REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Apindo Bidang UKM, Nina Tursina mengatakan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi tarif listrik bisa berpengaruh signifikan terhadap ongkos produksi di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Apalagi, saat ini situasi perekonomian di dalam negeri sedang sulit dan tak menentu.

"Kami memang belum punya data terkait jumlah pemakaian komponen listrik di sektor UKM, karena setiap bidang penggunaannya berbeda-beda," ujarnya ketika dihubungi Republika, Jumat (19/6).

Namun, menurutnya hampir sebagian besar UKM yang bergerak di bidang fashion, makanan dan minuman, furnitur, mebel, serta industri kreatif lainnya sangat bergantung dengan komponen listrik.

Apabila subsidi tarif listrik dicabut, maka tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap omzet para UKM dan penurunan daya saing.

Nina melanjutkan, pemerintah harus mengidentifikasi kembali rencana pencabutan subsidi tarif listrik tersebut. Pasalnya, UKM tidak memiliki sistem seperti industri besar sehingga dikhawatirkan sektor ini akan banyak yang gulung tikar.

"Kita harap pemerintah bisa memahami situasi dan kondisi tersebut," katanya.

Ia mengatakan, apabila pemerintah tetap menghapuskan subsidi tarif listrik maka diharapkan ada kebijakan lain yang dapat mendorong sektor UKM. Misalnya saja, penurunan bunga bank, implementasi KUR yang memadai, dan nilai rupiah yang stabil.

Dengan demikian, UKM dapat memiliki daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Ikuti Whatsapp Channel Republika