REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) agar tak enteng menetapkan kebijakan penyetopan anggaran di 2016 bagi daerah yang dinilai bermasalah. Seharusnya, pemerintah bisa melihat persoalan pertanian yang nyatanya beragam di daerah dalam pencapaian target produksi pangan.

"Kementan itu terkadang tidak turun ke lapangan, jadi tidak tahu permasalahan dan kendala pencapaian," kata dia kepada ROL belum lama ini. Ia pun mencontohkan permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Bengkulu, kata dia, mengalami gempa dua kali yakni pada 2000 dan 2007 dengan kekuatan 9,7 skala richter. Dampaknya, banyak bendungan patah dan irigasi rusak.

Kerusakan tersebut tidak diperhatikan, padahal merupakan kewenangan pusat untuk menanganinya. "Bagaimana kita mau bikin saluran irigasi kalau bendungan patah, ini yang harus diperhatikan," katanya. Di sisi lain, proyek pembangunan infrastruktur pertanian tidak bisa dilakukan secara instan.

Jadi, keterlambatan atau tidak tercapainya target daerah dalam produksi pangan seharusnya dikomunikasikan, tidak dengan asal stop anggaran. Sebab jika penyetopan anggaran dijalankan, pada akhirnya masyarakat petanilah yang jadi korban, mengingat merekalah yang seharusnya menerima dana pertanian dari pusat.

Sebelumnya, Kementan mulai melakukan pembenahan dari segi perencanaan, guna mencapai target swasembada pangan. Utamanya kepada dinas-dinas di daerah, Kementan akan memberhentikan gelontoran anggaran bagi daerah manapun yang tidak mencapai target produksi 2015 dan memiliki perencanaan berantakan di 2016.

"Kita juga akan serius menyetop daerah yang tidak jelas rencana kerja untuk 2016, laporan kita tunggu hingga Oktober-November 2015," kata Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono.

Para dinas didaerah, kata dia, mulai saat ini mesti jelas perencanaan kerjanya, dari mulai jenis program, waktu, hingga lokasi pelaksanaannya. Ketidakjelasan program di masa yang lalu-lalu tak boleh diulangi karena pertanggungjawaban pemerintah untuk petani harus kentara nyata hasilnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika