Rabu 10 Jun 2015 18:06 WIB

DPR Minta Pemerintah tak Meneror Pejabat Bulog

Rep: Sonia Fitri/ Red: Ilham
Presiden Joko Widodo di gudang beras Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (25/2).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden Joko Widodo di gudang beras Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (25/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR meminta agar Pemerintah tak seenaknya melakukan penggantian jajaran kepemimpinan di tubuh Badan Urusan Logistik (Bulog). Terlebih, berdasarkan informasi di media, pemerintah akan mengukur kinerja Bulog di bawah Direktur Utama yang baru bingga Juli 2015. Hal tersebut akan mengganggu konsentrasi kerja pejabat Bulog yang pada kenyataannya diberi beban berat.

"Ini aneh, mereka seperti bekerja di bawah teror, berilah kesempatan bekerja di mana pejabat Bulog juga bisa tidur nyenyak di malam hari, tapi pagi harinya dapat bekerja lebih baik," kata Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khoeron pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (10/6). Terlebih, direksi Bulog dengan formasi baru akan dievaluasi pada Juli, mendatang.  

Meski begitu, ia juga akan mencatat bagaimana kinerja Bulog hingga enam bulan ke depan, apakah Bulog akan sanggup menyerap 25 persen dari target 4 juta ton serapan beras. Sebab, Dirut Bulog sebelumnya tidak bisa memenuhi target tersebut di kurun waktu serupa.   

Anggota DPR Komisi IV lainnya, Sudin meminta agar Bulog dapat tegas menyampaikan pada presiden soal sistem yang perlu dibenahi untuk menguatkan peran Bulog menjadi Lembaga Pangan Nasional. Ia juga mendukung soal penggantian gudang Bulog yang tak didukung dengan teknologi tinggi sehingga menurunkan kualitas beras. "Di China, ada penyimpanan beras yang tahan lebih dari tiga bulan, karena mereka serius mempersiapkan teknologinya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement