REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia Widjonarko Tjokroadisumarto mengatakan, pemerintah harus meningkatkan pengawasan impor mainan anak dan pakaian bayi yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Pasalnya, hal ini dapat menganggu daya saing produsen mainan anak dan pakaian bayi di dalam negeri.

"Selama ini alasan longgarnya pengawasan karena kekurangan aparat, padahal seharusnya pemerintah bisa mengubah sistem pengawasannya saja," kata Widjonarko di Jakarta, Selasa (9/6).

Widjonarko menambahkan, untuk mengoptimalkan pengawasan pemerintah hendaknya dapat melibatkan konsumen. Dia mencontohkan, pemerintah Cina telah melibatkan konsumen untuk melaporkan langsung kepada aparat apabila mendapatkan barang yang tidak sesuai standar.

Konsumen yang melaporkan tersebut, nantinya mendapatkan reward berupa penggantian barang secara gratis. Widjonarko mengatakan, hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai standar. Sistem ini juga dapat berlaku untuk mengawasi peredaran makanan dan minuman kadaluarsa, terutama menjelang puasa dan lebaran.

"Seharusnya pemerintah Indonesia bisa mencontoh sistem pengawasan yang diberlakukan oleh Cina," ujar Widjonarko.

Widjonarko mengatakan, produsen mainan anak di Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar. Pada 2014 nilai ekspor mainan anak sekitar 400 juta dolar AS dengan tujuan ke Amerika, Eropa, Jepang, dan Timur Tengah. Meski ekspor mainan anak cukup tinggi, kebutuhan di dalam negeri justri dibanjiri oleh produk impor.

Menurut Widjonarko, pemberlakuan SNI wajib sangat membantu produsen untuk meningkatkan daya saing. Namun, hal ini akan berjalan efektif jika dibarengi dengan sistem pengawasan yang mumpuni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika