Selasa 09 Jun 2015 10:24 WIB

Pemerintah Dinilai Sering Ingkari Keputusannya Soal Beras

Rep: C32/ Red: Ilham
Gudang Beras Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (25/2).
Foto: Republika/Prayogi
Gudang Beras Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (25/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi pertanian, Dwi Andreas Santosa menilai penentuan harga batas atas dan bawah beras bisa dilakukan. Namun, hal tersebut belum cukup efektif jika pemerintah hanya sebatas menentukan saja.

"Masalahnya yang terjadi seringkali pemerintah tidak mentaati yang diputuskan juga," kata Dwi kepada ROL, Selasa (9/8). Menurutnya, dalam menentukan harga beras harus juga diikuti pengontrolan yang menyeluruh dan stabil.

Menurutnya, pemerintah perlu untuk ikut berperan dalam menentukan harga beras, kemudian ikut mengontrol agar herga tetap stabil. "Bukan hanya sekedar menentukan habis itu ditinggal pergi, gitu kan," ungkap Dwi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah harus memikirkan nasib petani ketika menentukan harga beras tersebut. Selama ini, dampak keputusan terhadap petani ini tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah.

"Kalau begitu caranya nanti akan menuai pertanyaan, apakah Bulog nanti kemudian mampu menampung dan membeli beras dari petani atau dari pasar? Nah sisi ini yang tidak pernah diperhatikan," jelas Dwi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement