REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia agar memberikan perhatian serius kepada masalah inflasi yang tidak pernah ditangani dengan instrumen yang memadai. Dalam beberapa bulan terakhir, laju inflasi dinilai telah mempengaruhi daya beli masyarakat dan secara struktural berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

''Padahal inflasi punya dampak yang luar biasa pada sistem ekonomi. BI rate tidak bisa turun kalau inflasi masih tinggi. Kredit bank tidak bisa turun kalau BI rate masih tinggi. Cost of fund kita buat sektor riil jadi mahal," kata anggota Komisi XI, Misbakhun, dalam keterangannya kepada ROL di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Misbakhun, pihaknya sudah berkunjung ke berbagai daerah, yang menerapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun ditemukan TPID saja tidak cukup dan inflasi tetap terjadi akibat dalamnya masalah ekonomi. Ia juga menambahkan, dalam kunjungannya kerap ditemukan tak ada kebijakan yang disiapkan selepas adanya kebijakan tertentu yang bisa memicu inflasi seperti kenaikan harga BBM.

"Yang seperti ini kan dampaknya bisa kita prediksi. Tapi karena cara menangani amatiran dan belum serius, akibatnya makin sulit," kata dia.

"Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan inflasi ini masih sangat terbatas dan kurang diberi kewenangan yang luas. Padahal Volatile Food Inflation, Core Inflation dan Administrative Price Inflation itu masih manageable."

Politikus Golkar itu juga menyatkan BI memiliki instrumen besar yang bisa digunakan dalam bentuk cadangan dan surplus. Baginya, BI seharusnya bisa menggunakan instrumen itu semisal dalam operasi pasar.

"Jangan cadangan hanya dibekap terus sama BI sendiri kemudian digunakan untuk biaya operasional saja. Ini menurut saya sangat penting untuk mengontrol inflasi dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika