REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gerakan Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) anti korupsi dan anti suap melakukan penggalangan dukungan anti korupsi. Hal sebagai upaya melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi di sektor hulu migas agar produksi minyak dan gas bumi nasional meningkat.
Gerakan ini, menurut Koordinator Gerakan Pekerja SKK Migas Anti Korupsi, Yapit Sapta Putra, juga akan mengawal kenaikan produksi minyak dan gas nasional. Salah satunya di Lapangan Bukit Tua, Jawa Timur yang dikelola Petronas agar bisa mencapai puncaknya di kisaran 20 ribu barel minyak per hari di tahun 2016 dan gas 60 juta kaki kubik gas per hari pada tahun 2018.
Pekerja SKK Migas juga mendesak puncak produksi minyak mentah di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola Exxon Mobil Cepu Ltd dan Pertamina EP Cepu sebesar 165 ribu barel per hari dapat terlaksana tanpa adanya pencemaran lingkungan berupa flare gas dalam jumlah besar. Jika ada flare gas dalam jumlah besar dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah sosial baru.
Penggalangan dukungan anti korupsi dilakukan dengan menggelar spanduk di lantai 35 Kantor SKK Migas selama dua pekan. Hasilnya hampir seluruh pekerja termasuk pimpinan SKK Migas menandatangani dukungan terhadap gerakan pekerja anti korupsi dan anti suap.
“Jika Korupsi bisa kita lawan maka kita akan bisa fokus untuk bekerja sepenuh hati meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional serta mencari cadangan baru. Kami yakin dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan tanpa vested interest maka produksi minyak dan gas bumi nasional bisa melampaui 800.000 barel per hari,” ujar dia, Senin (8/6)
Dalam kesempatan itu, Gerakan Pekerja SKK Migas Anti Korupsi juga mendukung Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Sejalan dengan dukungan yang diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay.
“Kami akan bergandeng tangan dengan masyarakat sipil, pegiat anti korupsi dan lembaga penegak hukum Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksanaan Agung untuk melawan Korupsi di sektor hulu migas agar produksi minyak dan gas nasional bisa kembali naik,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
