REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- OJK bekerjasama dengan Japan Financial Services Agency, menyelenggarakan Workshop bertemakan Pengembangan Distribusi Produk Industri Jasa Keuangan Indonesia melalui jaringan kantor pos di Jakarta, Senin (1/6). Workshop tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan inklusi keuangan antara lain dengan distribusi produk industri jasa keuangan Indonesia melalui jaringan kantor pos.
Acara tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan diikuti oleh para pelaku industri jasa keuangan serta regulator terkait di OJK Institute, Jakarta. Workshop dihadiri oleh Komisioner Japan Financial Services Agency, dengan pembicara dari Bappenas, PT Pos Indonesia, Japan Post Group, Japan Post Bank, dan Kementerian Keuangan Jepang.
Dalam sambutannya, Muliaman mengatakan, jaringan kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia khususnya pada daerah terpencil, memiliki potensi yang besar untuk mendukung inisiatif inklusi keuangan. OJK akan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah antara lain Kementerian Negara BUMN, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait pengembangan PT Pos Indonesia. Khususnya dalam upaya pelayanan industri jasa keuangan kepada masyarakat luas.
"OJK juga bekerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan untuk memberikan akses terhadap industri jasa keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui infrastruktur yang dimiliki oleh kantor pos," jelas Muliaman.
Menurutnya, dalam upaya pengembangan inisiatif strategis itu, kerja sama dengan para pihak, khususnya dalam lingkup internasional menjadi sangat penting.
OJK juga telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam rangka pengembangan inklusi keuangan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan berkelanjutan. OJK melakukan adopsi atas international best practices dari negara-negara yang telah sukses dalam hal penyaluran produk industri jasa keuangan melalui jaringan kantor pos. Salah satunya Jepang yang telah sukses mengimplementasikan hal tersebut.