REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan ia sudah mengantongi nama-nama calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru. Nama itu akan segera dijukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal itu, pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menilai panitia seleksi (Pansel) kurang transparan dalam menyeleksi calon Dirjen Bea Cukai kepada publik.
Ia menjelaskan, masih banyak persoalan-persoalan pajak, bea cukai yang merupakan lahan basah dan memberikan dampak signifikan tidak tersorot oleh publik, apalagi dalam kaitan pengangkatan calon Dirjen Bea Cukai yang masuk kategori sektor strategis.
"Kalau pemerintah komitmen untuk melakukan perbaikan birokrasi atau sistem pemerintahan, tentu harus dimulai dari pembentukan Pansel calon direktur jenderal bea cukai (Dirjen BC)," katanya, Jumat (29/5/2015).
Menurut dia, lelang jabatan masih menuai pro kontra sampai saat ini dan itu mestinya diatasi dengan transparansi termasuk pembentukan Pansel. Kemudian, kandidat yang dipilih juga harus terbuka apa kriterianya termasuk dari TNI/Polri.
"Itu harus transparan agar sesuai dengan program yang dihadapi Bea Cukai nanti, saat ini informasi belum banyak ke publik," ujarnya.
Ia menambahkan Pansel belum terlihat transparansi dalam bekerja karena sampai saat ini belum juga diketahui siapa saja yang masuk sebagai panitia seleksi, padahal Pansel harus terbuka, punya kompetensi dan kredibel.
"Jadi harus ada kredibilitas dari Pansel dulu, harus bangun keputusan yang strategis dengan transparansi, kredibilitas yang teruji. Sebab, Pansel itu mewakili negara dalam memilih calon Dirjen Bea Cukai," jelas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya ada 11 nama yang masuk dalam peserta lelang jabatan Dirjen Bea Cukai seperti yang diumumkan Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi melalui laman kementerian.
Kemudian pada Rabu lalu, lima nama yakni Mayjen TNI Meris Wiryadi, Hendra Prasmono (Kepala kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat), Iyan Rubiyanto (Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara), Muhammad Sigit (Direktur Audit DJBC), dan Rahmat Subagio (Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I), gugur dalam seleksi.
Hingga tersisa enam nama yang berhasil melalui tahap pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan panitia seleksi, dan penelusuran rekam jejak.
Sesuai tahapan prosesi lelang jabatan Kementerian Keuangan, enam orang tersebut kemudian diwawancarai oleh Menkeu. Enam calon Dirjen Bea Cukai yang diwawancarai mantan Menteri Keuangan adalah Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta (Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai), Heru Pambudi (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai).
Kemudian, Kushari Suprianto (Sekretaris DJBC), Marisi Zainuddin Sihotang (Kepala Kantor DJBC Jawa Barat), Susiwijono Mugiharso (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi) dan Syafri Adnan Baharuddin (analis kebijakan utama bidang keamanan yang juga staf ahli Kapolri)