REPUBLIKA.CO.ID, BORACAY -- Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny W. Kurnia mengatakan, Komite Perdagangan dan Investasi APEC sepakat membentuk task force yang bertugas mengkaji secara mendalam dan komprehensif Collective Strategic Study selama 7 sampai 9 bulan mendatang. Tujuannya yakni agar perjalanan panjang APEC menuju terwujudnya Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) menjadi semakin jelas.
"Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi pertemuan para pemimpin APEC di Peru akhir 2016 untuk memutuskan bagaimana dan kapan FTAAP diwujudkan," ujar Deny, dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (19/5).
Deny mengatakan, cita-cita FTAAP merupakan kelanjutan Tujuan Bogor 2020 bagi perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di Asia Pasifik. Menurutnya, Indonesia menginginkan agar kajian mengenai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka APEC selalu memperhatikan jurang perbedaan tingkat pembangunan.
Oleh karena itu, Indonesia berencana menyelenggarakan Trade Policy Dialogue pada Pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi berikutnya. Deny berharap, APEC dapat mempertimbangkan liberalisasi atas beberapa produk perkebunan, kehutanan dan perikanan Indonesia yang menyumbang pengentasan kemiskinan serta pembangunan pedesaan.
Menurut Deny, keberhasilan pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk memasarkan hasil produksinya ke sejumlah pusat penjualan. Dengan demikian, pada sidang APEC di Boracay berikutnya akan mendukung Program Keterhubungan (connectivity) APEC 2015 - 2025, agar biaya dan waktu yang dibutuhkan bagi kegiatan perdagangan serta investasi menjadi semakin rendah.
“Perlu dilakukan reformasi besar di sektor jasa agar masing-masing ekonomi APEC menjadi lebih kompetitif. Indonesia mendukung Filipina tahun ini untuk memprioritaskan program peningkatan daya saing sektor jasa,” kata Deny.
Deny mengakui banyak usulan anggota APEC yang terjerembab pada upaya liberasi perdagangan. Sementara aspirasi itu belum dilakukan sepadan dengan program fasilitasi dan capacity building di sektor jasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika