Ini Perintah Pemerintah kepada Pertamina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah secara bertahap mengalihkan fungsi Petral (Pertamina Energy Trading Limited) kepada Integrated Supply Chain di bawah PT Pertamina (persero), pemerintah bersama Pertamina akhirnya memutuskan untuk membubarkan Petral.

Dengan demikian per 13 Mei 2015, pemerintah mendorong Pertamina untuk melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan likuidasi Petral sekaligus anak usahanya termasuk PES dan Zambesi, secara transparan. Seluruh jajaran manajemen yang berada di luar Indonesia harus dipersiapkan untuk ditarik kembali ke Indonesia.

2. Menyelesaikan seluruh proses likuidasi paling lambat satu tahun, dengan melaporkan secara berkala kepada pemerintah. Jika ada indikasi pelanggaran hukum maka harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK.

3. Apabila dipandang perlu maka Pertamina bisa menyiapkan bentuk entitas baru sebagai perpanjangan tangan Pertamina di pasar internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Ini Perintah Pemerintah kepada Pertamina

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan