REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menyebut, buruknya realisasi belanja pemerintah menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data INDEF, total realisasi belanja modal pemerintah hingga 28 April 2015 sangat mengkhawatirkan yakni Rp 7,32 Triliun atau 2,52 persen dari pagu APBN-P 2015.

"Padahal pada periode yang sama tahun lalu realisasi belanja modal menembus angka Rp 12,34 triliun atau 6,69 persen dari pagu APBN 2014 sebesar Rp 184,2 triliun," kata dia. Ia mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang merupakan salah satu kementerian yang strategis dalam agenda pembangunan ekonomi. Dari total anggaran 95,4 Triliun, Kementerian PU-Pera baru merealisasikan Rp 2,7 Triliun atau 2,8 persen saja.

Sementara yang terbesar namun juga belum maksimal yakni Kementerian Pertanian (Kementan) di mana dari anggaran yang disediakan senilai Rp 37,9 Triliun, realisasi penyerapan anggaran baru Rp 2,4 Triliun atau 6,28 persen saja. Berdasarkan pengamatan INDEF, hal tersebut disebabkan lambatnya persiapan administrasi kelembagaan sejumlah kementerian yang kemudian menghambat pencairan belanja pemerintah pada triwulan I 2015.

Faktor ekonomi sektoral, lanjut dia, juga tumbuh secara tidak berkualitas. "Sisi produksi semakin lemah, ini tampak dari anjloknya pertumbuhan sektor tradable," tuturnya. Di samping itu, kinerja ekspor juga buruk. Dipaparkannya, meskipun terjadi surplus pada neraca perdagangan di triwulan I 2015, itu bukan karena prestasi ekspor melainkan lebih disebabkan penurunan impor yang signifikan pada periode tersebut yakni 15,1 persen. Di sisi lain, ekspor menurun sebanyak 11,67 persen. Penurunan impor dan ekspor tersebur merupakan signal bahaya bagi kinerja ekonomi eksternal Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika