REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin mengatakan, setiap ada bantuan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. Maka jumlah masyarakat miskin akan bertambah pula. Oleh karena itu, diperlukan data yang valid sehingga program bantuan bisa tersalurkan dengan tepat.
“Setiap ada program bantuan, pasti orang miskin bertambah karena mengaku miskin. Oleh karena itu, data jumlah masyarakat miskin penting. Selama ini data masih perlu disinkronisasi,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (6/5).
Menurutnya, menurunkan angka kemiskinan membutuhkan perhatian yang serius dan membutuhkan energi yang lebih banyak. Oleh karena itu, dirinya meminta keseriusan kepala derah untuk memprogramkan penurunan angka kemiskinan yang tepat sasaran.
Ia menuturkan, pihaknya bersama BPS akan melakukan rapat kerja membahas validasi data jumlah masyarakat miskin. Sebab, selama ini banyak pihak yang masih tidak puas dengan data kemiskinan yang dilansir oleh pemerintah provinsi.
Amin menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang melamban tidak menambah jumlah masyarakat miskin. Akan tetapi memperlambat penurunan angka kemiskinan. Sehingga, keberadaan program infrastruktur bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.
Dirinya berharap agar kepala daerah bisa lebih kreatif menggali potensi daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan tidak hanya mengandalkan APBD. “Jika hanya mengandalkan APBD saja, maka program penanganan kemiskinan tidak akan cukup,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
